Langsa-Gazaseanews
Beberapa media online seperti media Aceh info dan media memberitakan terkait Apresiasi Tahun 2025 sampai saat ini belum berjalan dengan sukses dan ada apa dengan ketua Dewan dari praksi partai Amanat Nasional ( PAN ) sampai saat ini belum di Alokasikan anggaran tersebut.
Ketua Humas persatuan wartawan online ( PWO ) kota Langsa yang di sapa bang koboy alias Hen.." sebagai pemerhati kota Langsa.." menyampaikan kepada media ini sangat lah di sayangi kalau ketua DPRK Langsa dari praksi partai amanat Nasional ( PAN ) ibu Melvitasari tidak Apresiasikan anggaran Tahun 2025 , sehingga terlambat nya anggaran tersebut dan sehingga menjadi kisruh di kalangan DPRK kota Langsa dan membahas anggaran tersebut.
Apresiasi terhadap gagalnya pembahasan dan pengesahan APBK Tahun 2025.
Ketua Humas persatuan waratawan online kota Langsa juga menegaskan jangan sampai terjadi jika akibat kisruh ini benar benar terjadi pemotongan Dana Alokasi umum ( DAU ) sebesar 25% akibat terlambatnya pembahasan dan pengesahan APBK 2025 , diduga menjadi kado akhir jabatan PJ walikota Langsa Syaridin apalagi beliau bukan putra Daerah kota Langsa.
Soal perumusan Tatib, Pj walikota Langsa Syaridin disinyaril jangan hanya pasif dan tidak peduli dengan persoalan yang ada.
Dan kami dari persatuan wartawan online dan sebagia kontrol sosial terus memantau sampai sejauh mana perkembangan ini yang menjadi polemik perbincangan masyarakat kota Langsa hingga sampai menimbulkan kisruh di kalangan para wakil rakyat.."
Tim media mencoba komfirmasi lewat whatsap dengan nomor tujuan 0821XXXXXX26, kepada salah satu anggota dewan tetapi juga tidak ada jawaban sekira pukul 16,12wib dan setelah itu menunggu wakru sekira pukul 17,47wib jawaban dari beliau sampai pada waktu yang berbeda juga tidak ada jawaban sehingga berita ini sampai kemeja redaksi sehingga berita ini di terbitkan.." bahkan no whatsap tersebut online dan tidak memberi tanggapan.
Tanggapan pendiri LSM Bungoeng lam jaroe Zulfadli S,sos,i MM , secara tegas kalau begitu bubarkan aja DPR itu karena mereka selalu mengganggu kinerja pemerintahan. Kita harus tau gaji DPR itu yang bayar dari pemerintah kota Langsa sementara kota Langsa pendapatan daerah sangat berkurang yang lucunya setiap kantor anggaran selalu terpotong sehingga pelayanan buat rakyat disetiap kantor pasti terganggu jadi bubarkan aja DPR itu uda nyusain daerah sok pula lagi ingin merasa hebat. Ingat jangankan mereka bantu rakyat untuk tim suksesnya tidak pernah kaya konon lagi mau sejahterahkan rakyat. Sekarang saya tanyakan kepada masyarakat kota Langsa selama naiknya DPR Berapa banyak masyarakat yang uda sejahterah malah sebaliknya keriminal semangkin meningkat karena kurangnya lapangan pekerjaan kemudian setiap kantor-kantor anggarannya selalu saja setiap tahun berkurang karena di ganggu dengan pembayaran gaji DPR dan biaya tenaga honor sementara yang banyak berkerja itu adalah ASN dan tenaga honor di lapangan. Contoh satu saja pada saat gotong royong yang di adakan oleh mantan wali kota usman abdulah dakah DPR mau bergotong royong ikut partisipasi sama wali kota dan ASN untuk mendapat simpati dari rakyat. malah tidak ada itu tetapi waktu mau dekat dengan pemilu baru muncul mereka semua dekati diri pada masyarakat. Ini fakta sebenarnya. Alangkah lebih baiknya DPR itu di bubarkan saja untuk menggantikan mereka mungkin dari Asisten satu, dua dan tiga serta dari gabungan dari setaf ahli lebih bagus untuk itu tegasnya pendiri LSM bungong lam jaroe
Red-Erni
